NTTBersuara.com, KUPANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT melakukan pertemuan Media dan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) NTT, triwulan I tahun 2021.
Ketua FKLJK NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, Senin (8/3/2021) di The King. Ia mengaku melanjutkan rapat evaluasi FKLJK NTT di Hotel Sotis bulan Desember 2020 sedianya awal tahun ini kita akan melakukan beberapa rangkaian kegiatan dan sudah sempat terbangun komunikasi dengan Wali Kota Kupang dan Bupati semacam ada media gathering antar FKLJK dengan kedua pemerintah Kabupaten dan Kota untuk menjembatani kebutuhan peningkatan kontribusi kehadiran FKLJK di kedua wilayah tersebut.
Namum sampai dengan saat ini tertunda karena frekuensi pandemi covid-19 atau dampak pandemi covid-19 di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang menunjukkan grafik yang tinggi maka sampai dengan saat ini niat itu belum dapat kita laksanakan.
“Oleh karena itu selaras dengan beberapa kebijakan juga yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan juga OJK dan Bank Indonesia (BI). Kemudian di lingkup propinsi dan Kota adanya pembatasan-pembatasan terkait protokol covid-19 dan sekarang sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran terlebih dengan maraknya atau secara masif dan terstruktur upaya-upaya pencegahan pandemi covid-19 yang dilakukan oleh seluruh pemerintah di Indonesia termasuk di Kabupaten/Kota dan propinsi maka kita diberikan juga mengikuti program vaksin sehingga dari program vaksin yang dilakukan oleh kita semua diharapkan dalam waktu yang mendatang ketika semua sudah sehat dan memiliki daya tahan yang kuat kita bisa mampu beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika kehidupan yang ada, “katanya.
Dari beberapa catatan yang kami peroleh data bahwa dalam triwulan pertama ini di bulan Maret sudah menunjukkan adanya langkah-langkah maju dalam beberapa aktivitas di beberapa lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dan propinsi itu kegiatan-kegiatan pembangunan sudah mulai dilakukan diselenggarakannya pekerjaan-pekerjaan pembangunan khususnya dibidang fisik infrastruktur dan juga percepatan-percepatan pelayanan juga sudah mulai dihidupkan dan Senin ini beberapa Kabupaten/Kota yang kemarin menerapkan WFH sudah mulai merubah dengan menaikan frekuensi ASN yang bekerja kalau yang lalu itu 70 persen di rumah yang di 30persen di kantor sekarang 50 persen di kantor dan 50 persen di rumah mudah-mudahan ini tanda-tanda kebaikan untuk pemulihan aktivitas secara menyeluruh bisa berjalan lebih cepat.
“Dalam kaitan dengan itu harapan dari berbagai pihak pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan relaksasi-relaksasi seperti pembebasan atau pengurangan pajak kepemilikan kendaraan yang baru dalam beberapa golongan diharapkan mampu menghidupkan perputaran ekonomi dan keuangan di semua level karena itu finance yang menjadi bagian dari lembaga jasa keuangan juga nantinya dalam kesempatan ini bisa memberikan input-input ataupun informasi-informasi yang dapat kita bagikan kepada masyarakat melalui media dengan optimisme yang bisa kita bangun secara bersama-sama, “ujarnya.
Ia menjelaskan adanya relaksasi penurunan suku bunga baik melalui Bank Indonesia yang telah menurunkan seven day repo BI dari 3,75 ke 3,50 dan juga beberapa bank Himbara sudah menurunkan beberapa suku bunga kredit mudah-mudahan juga kita yang lain bisa mempercepat menyampaikan sehingga akselerasi akses masyarakat yang membutuhkan dukungan dana untuk aktivitas atau usahanya bisa diringankan dengan adanya keringan-keringan atau relaksasi dari sisi bunga.
“Disisi lain relaksasi kebijakan juga terus di kembangkan baik oleh OJK maupun pihak kementerian atau pihak pemerintah sehingga investasi di beberapa sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan perhubungan bisa mempercepat pulihnya pembangunan atau perkembangan pemulihan ekonomi baik dalam skala Nasional regional maupun domestik, “ungkapnya.
Melalui kita semua sesuai agenda yang sudah disampaikan akan ada saring pengalaman kita selama ikut program pemulihan ekonomi Nasional termasuk program reksturisasi kredit kepada debitur-debitur dan mitra kerja kita sehingga informasi-informasi yang positif bisa terus merangsang masyarakat dunia usaha bahkan pemerintah untuk sama-sama bersinergi mewujudkan berbagai potensi-potensi yang ada di NTT sehingga kehadiran semua lembaga jasa keuangan beberapa dapat berperan untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya-upaya pemulihan ekonomi Kabupaten/Kota propinsi bahkan Nasional.
Selanjutnya melalui pembina dan OJK kami sangat berharap untuk dapat memberikan berbagai perkembangan terkini kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK sehingga kami semua lembaga jasa keuangan yang ada di FKLJK bisa terus mengikuti atau terupdate informasi-informasi yang ada sehingga bisa menghasilkan kondisi-kondisi perubahan yang terus dilakukan demi tercapainya pemulihan ekonomi Nasional.
“Partisipasi kita semua, kontribusi kita semua untuk mempercepat pemulihan ekonomi di NTT dengan berbagai relaksasi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga termasuk OJK akan sangat membantu kita keluar dari kondisi yang terpuruk karena pandemi covid-19, “tegasnya.
Sementara itu Kepala OJK NTT sekaligus pembina FKLJK NTT, Robert Sianipar mengatakan ini merupakan pertemuan yang rutin. Harusnya kita sudah laksanakan pada bulan Januari kemarin jadi program kerja FKLJK itu merupakan wadah dari kurang lebih 86 Lembaga Jasa Keuangan yang ada di NTT. Semua mewakili tiga sektor besarannya sektor jasa keuangan ada perbankan,pasar modal, dan industri keuangan non bank. Jadi disini hadir dari pegadaian, asuransi, pembiayaan, BPJS jadi kami kita sudah cukup lengkap. Forum pertemuan ini selain tadi membahas beberapa usulan dan agenda dimana FKJLK ini bisa berpartisipasi berperan aktif juga nanti kami akan memaparkan update market. Bagaimana kondisi lembaga jasa keuangan yang ada di NTT. Dari 86 tadi kita mengetahui kalau tahun 2020 kemarin ini aset khusus perbankan ini bisa mencapai 42,6 triliun tumbuh 5,6 persen kreditnya juga meningkat. Kreditnya tahun lalu sudah bisa mencapai 34, 9 triliun tumbuh 6, 34 persen dan dana pihak ketiga juga tumbuh 2,11 persen.
“Tapi poin saya adalah lembaga jasa keuangan di NTT tumbuh positif jadi selain secara kuantitas kualitasnya juga kalau kita liat rasio non performing loannya NPL masih terjaga sampai Desember kemarin masih dikisaran 1,83 sementara secara nasional mencapai 3, 15 persen. Momentum ini sebagai mana kita ketahui bersama tentunya pemerintah terus mengeluarkan kebijakan sebagai langkah stimulus untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca covid-19. Jadi dari sisi suplai penyediaan kredit ke pasar kita terus mendorong tadi angka-angkanya tumbuh kualitasnya terjaga kemudian kita juga melakukan sinergi kebijakan-kebijakan pemerintah melalui kebijakan fiskal sudah mengeluarkan pajak penjualan barang mewah (PPBM)untuk otomotif nol persen untuk yang baru BI juga mengeluarkan kebijakan moneter dengan penurunan suku bunga lalu OJK juga mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai stimulus ini yang kita kata sinergi kebijakan. OJK menerbitkan penurunan rasio ATML untuk mendukung kebijakan-kebijakan itu baik disektor otomotif maupun properti juga sektor kesehatan. Saya sampaikan kebijakan-kebijakan itu antara lain bagaimana kita mendorong gairah usaha dari para pelaku usaha khususnya UMKM. Jadi melalui media tolong disampaikan kepada masyarakat bahwa sektor jasa keuangan siap dan terus bersinergi untuk mendorong pemulihan ekonomi, “katanya.
Menurutnya, kebijakan sebagaimana pernah kami sampaikan melalui press releasenya OJK seperti kebijakan kredit untuk pembiayaan rumah tinggal jadi yang uang muka nol sampai 30 persen bobot ATMR turun sampai 35 persen demikian juga untuk sektor kesehatan puskesmas dokter apotek dan lain-lain ATMR juga turun dari 100 menjadi 50 persen demikian juga untuk kredit kendaraan bermotor jadi bisa nol persen untuk ATMR kredit kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas fasilitas relaksasi PPBM jadi itu kebijakannya baik untuk perbankan maupun perusahaan pembiayaan.
“OJK terus memberikan stimulus termasuk melakukan juga upaya-upaya digitalisasi UMKM kemudian pelanjut kebijakan restrukturisasi kredit. Jadi kemudahan-kemudahan yang sebelumnya di tawarkan dari bulan Maret yang harusnya berakhir April 2021 ini diperpanjang setahun sampai tahun 2022 tentunya dengan beberapa ketentuan tadi bagaimana memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM ini untuk bisa bertahan melewati krisis pasca covid-19, “tegasnya.
kemudian juga ada penempatan uang negara baik itu di bank-bank himbara maupun di bank milik pemerintah daerah. BPD kemarin juga sudah berpartisipasi dengan penempatan uang negara sebesar 100 miliar dengan tingkat penyaluran dua kali penempatan uang negara dan patut kita apresiasi itu sudah terlampaui. Penyalurannya sudah mencapai 200 miliar lebih. Pada prinsipnya kami juga akan terus mendorong upaya-upaya selain tadi kondisi keuangan yang positif NPL rendah, stimulus-stimulus yang banyak apalagi yang akan dikerjakan. OJK ada bersama-sama dengan lembaga jasa keuangan ada namanya tim percepatan akses keuangan daerah jadi kita ada bersama-sama dengan pemerintah baik di Pokja keuangan maupun Pokja sektor riil. Kita mengidentifikasi mana produk dan komoditi unggulan yang perlu diberikan akses pembiayaan. Kalau ada pelaku UMKM yang katanya sulit memperoleh sampaikan kepada kami apa kendalanya misalnya kita ada Pokja ekosistem pembiayaan berbasis digital ini kita kembangkan sekarang pada prinsipnya bagaimana mendorong membuka akses keuangan seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin mencoba menyusun katalog pembiayaan untuk nanti media bisa sebar luaskan karena kami melihat kemarin survei BI survei UMKM nya itu masih ada sebagian besar keluhan dari pelaku UMKM yang sulit memperoleh akses pembiayaan mari kita bicara kesulitannya dimana karena apa kita sudah coba menyediakan skill-skill yang cocok dengan semua pelaku UMKM.(lya)
