NTTBersuara.com, KUPANG — Akibat tunggak pembayaran listrik, Kantor Dinas perhubungan sempat di segel kurang lebih setengah jam terkait persoalan tersebut, DPRD Kota Kupang menilai Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang tidak mampu dalam memimpin dinas tersebut.
Demikian dikatakan Ketua Komisi III, Telendmark Daud, Senin (8/3/2021) bersama beberapa anggota komisi III diantaranya Adrianus Talli, Elbert Manafe, Domi Taous, Adolof Hun dan It Basuki, usai menemui Kadis Perhubungan.
Ia menjelaskan Dinas Perhubungan adalah salah satu dinas yang mengelolah pendapatan, yang seharus ada satu komando bukan semua dengan masing-masing pendapat yang akhirnya masing-masing secara bebas mengungkapkan kekesalan mereka sehingga menimbulkan persoalan seperti yang sudah terjadi.
“Sebenarnya persoalannya bukan pada tunggakan listrik, tapi gara-gara ke tidak mampuan kadis dalam mengkoordinir semua yang ada dinas tersebut secara baik.Untuk itu hal ini perlu dilakukan eveluasi kinerja tehadap dinas tersebut,” pinta politisi Golkar tersebut.
Oleh karena itu, Lanjutnya komisi akan bersurat kepada pemerintah bukan hanya soal masalah rekening listrik, tapi ada masalah lain yakni soal masalah parkir yang dari tahun kemarin hingga saat belum juga selesai.”Kami akan meminta inspektorat guna melakukan audit dinas tersebut berkaitan pengelolaan dana pendapatan pada dinas tersebut,” tegasnya.
Sementara itu dalam pertemuan bersama kepala dinas, politisi PDI Perjuangan Adrianus Talli mengatakan, hal ini menjadi catatan penting, jika ad persoalan didalam dinas dapat diselesaikan secara baik guna tidak mencuat keluar.
“Sesuai informasi yang didapat benar atau tidak di dinas ini kepala seksi lebih berperan melebih kepala bidang yang ada. Selain pak kadis ada Plt kepala seksi, sehingga sebagai mitra agar tercipta suana kerja baik ,” katanya.
Hal senada juga dikatakan Politisi Demokrat, Elbert Mananfe, dinas perhubungan adalah mitra komisi III, namun dengan kejadian ini tentunya perlu dilakukan audit.
“Dinas ini salah satu penyumbang PAD , namun melalui kejadian tentunya ada ketidak beresaan dalam pengelolaan keuangan.Untuk itu disarankan guna tidak terjadi hal-hal lain maka perlu dinas ini perlu diaudit,” katanya.(lya)
