NTTBersuara.Com, KUPANG — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kupang untuk sementara waktu tidak bisa melakukan pencetakan KTP karena kehabisan ribbon serta film.
Demikian dikatakan Plt kepala Dispendukcapil kota Kupang, Agus Ririmase , Selasa (13/7/2021) di ruang kerjanya.
“Mulai hari ini Dispendukcapil Kota Kupang tidak bisa melakukan pencetakan KTP. “Ribbon serta film seperti tinta yang ada pada printer dan digunakan untuk pencetakan, sudah habis total, “tegasnya..
Ia menjelaskan bahwa, akhir – akhir ini banyak warga yang membutuhkan pencetakan KTP. “Dalam rangka banyak hal, contohnya tes CPNSD, lanjutan kuliah dan lain sebagainya,” tambahnya.
Menurutnya, Dispendukcapil Kota Kupang diberikan blanko KTP dari dirjen dukcapil sangat banyak. “Tetapi kalau saya tidak punya ribbon serta film saya harus bagaimana,” ucapnya.
Selanjutnya ia menegaskan bahwa, tidak ada niat Dispendukcapil Kota Kupang untuk menyusahkan masyarakat. “Saya paling keras dalam hal pelayanan, saya sampaikan itu kepada seluruh staff untuk membantu masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi walikota dimana harua membuat seluruh warga kota kupang senang dan bahagia. “Seluruh warga yang datang harus dilayani semua keperluan administrasi kependudukan sepanjang memenuhi persyaratan yang diajukan,” jelas Agus.
Terakhir, ia berharap agar pimpinan – pimpinan yang mengambil keputusan di tingkat kota bisa menyikapi hal tersebut. “Mungkin saya bisa dibantu anggaran dalm hal pengadaan ribbon dan film, karena ini benar – benar dana kita sudah tidak ada sama sekali,” lanjutnya.
Sementara itu, Yuvensius Tukung, ketua komisi I DPRD kota Kupang yang bermitra langsung dengan Dispendukcapil saat ditemui terpisah mengatakan bahwa, cukup prihatin atas kondisi ribbon serta film yang habis tersebut.
“Saya bilang prihatin karena disaat tingginya permintaan KTP dalam proses seleksi CPNS, ada yang mau masuk kampus maupun tes yang lainnya,” ujarnya.
Sebagai mitra dukcapil ia mengatakan secara mekanisme penganggaran komisi I telah mendorong dalam catatan komisi. “Badan anggaran pun sudah kita sudah sampaikan, kita terkejut saja kalau kemudian tidak diakomodir,” jelasnya.
Yuven melanjutkan bahwa, dukcapil mempunyai peran strategis mulai dari orang lahir hingga meninggal itu berhubungan dengan dinas tersebut, sayang kalau tidak diberi perhatian. “Oleh karena itu, tentu kami tidak tinggal diam, nanti saya akan berkoordinasi dengan tiga pimpinan di DPR,” jelasnya.
Ia melanjutkan bahwa, akan berkomunikasi, koordinasi serta berharap ada intervensi anggaran sehingga tidak terlalu lama. “Jadi saya berharap masyarakat jangan dipusingkan dengan masalah administrasi yang sulit mereka dapatkan,” harapnya.
Terakhir, Yuven menekankan bahwa eksekutor ada pada pemerintah. “Sekarang titik kunci ada pada walikota serta wakilnya, bukan dukcapil,” tandasnya. (lya)
