Gubernur NTT Beberkan Capaian Kinerja pada HUT NTT ke-63

NTTBersuara.com, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan angka kemiskinan pada Maret 2021 juga mengalami penurunan menjadi 20,99 persen, sedikit lebih rendah dari September 2020 sebesar 21,21 persen.

Hal itu diakibatkan melandainya kasus penularan covid-19, maka ekonomi NTT berangsur pulih sebagaimana tercermin pada kinerja perekonomian triwulan III 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 2,37 persen, lebih baik dibanding triwulan I sebesar 0,12 persen, meski lebih rendah dari triwulan II, 4,33 persen.

Demikian pula, angka stunting terus menurun dari 35,40 persen pada tahun 2018 menjadi 20,90 persen pada Agustus 2021.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam berbagai skema program pengaman sosial dan reformasi kesehatan,” kata Viktor dalam sambutannya pada HUT NTT ke-63, 20 Desember 2021 lalu.

Meskipun hasil kemajuan pemulihan kesehatan dan ekonomi menggembirakan, namun dia mengingatkan kepada seluruh masyarakat NTT agar jangan berpuas diri, tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

“Kita harus mengantisipasi hadirnya varian baru virus corona yaitu omicron yang oleh badan kesehatan dunia disebut sebagai variant of concern yang lebih cepat penularannya,” pintanya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan pada 2020-2021, diantaranya program mega infrastruktur.

Sampai Desember tahun 2021, dari 906 km jalan provinsi yang rusak berat dan ringan, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari Pinjaman Bank NTT dan PT. SMI, serta Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Program Hibah Jalan Daerah, telah dikerjakan jalan provinsi sepanjang 365,03 km di 2020 dan 518,62 km pada 2021, sehingga tersisa 22,35 km yang akan dituntaskan pada 2022.

“Itu berarti, pembangunan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 906 km akan selesai dibangun pada tahun 2022,” tandasnya.

Program lainnya yakni pengembangan kelor sebagai komoditi unggulan daerah telah memberi manfaatnya bagi masyarakat dan dunia usaha, pembangunan peternakan.

Selsin itu yakni penertiban pengelolaan aset, Pemerintah Provinsi NTT. Dimana Pemprov melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah.

Hasilnya, telah ditertibkan 94 unit kendaraan roda empat dan selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas, maka telah dilakukan kerjasama dalam bentuk nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola fungsi kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di Taman Nasional Komodo. Hal ini menunjukan keseriusan Pemerintah Provinsi NTT untuk terus mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.

Pembangunan sektor Perikanan dan Kelautan. Sejak 2018 telah dikembangkan budidaya ikan kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu-Rote Ndao untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 9.000 ekor serta 1 unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong.

Selain di Rote Ndao, budidaya perikanan juga dilaksanakan di Labuan Kelambu, Kabupaten Ngada. Pada awal Tahun 2020 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu untuk pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Guna menunjang budidaya perikanan di kedua lokasi tersebut, diharapkan masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat dengan pola padat karya.

Selain 2 (dua) lokasi tersebut, telah dilakukan pilot project budidaya kerapu di Pulau Semau dengan 9 (Sembilan) Unit Keramba Jaring Apung Bulat. Sampai dengan saat ini telah dilakukan 2 (dua) kali panen dengan total 2 (dua) ton ikan kerapu hidup yang telah di ekspor ke Hongkong.

Sementara itu, kita terus mengembangkan budidaya rumput laut sebagai salah satu komoditi andalan dari sektor kalautan yang menjanjikan. Dari potensi pengembangan rumput laut seluas 53.000 hektar, saat ini baru dimanfaatkan 11.000 hektar dengan produksi rumput laut pada tahun 2019 sebanyak 1.645.925 ton basah dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.003.478 ton basah atau terjadi peningkatan produksi sebanyak 357.553 ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada tahun 2021, Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 1.338 pembudidaya.

Selanjutnya potensi lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen sebagai garam industri.

Salah satu lahan garam yang kita miliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 900 hektar yang telah beroperasi sejak Agustus 2019 dengan kapsitas 150 ton/hektar.

“Saya berharap agar kabupaten lainnya yang memiliki potensi lahan garam untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga produksi garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTT telah meluncurkan Program Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS. Pada musim tanam Oktober-Maret 2019/2020 program ini dilaksanakan pada 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 2.400 hektar dan realisasi tanamnya seluas 2.310,53 hektar dengan produksinya mencapai 9.538,90 ton.

Sedangkan pada musim tanam April-September 2020 dilaksanakan pada 16 kabupaten, antara lain, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi 5.210 hektar, realisasi tanam seluas 1.732 hektar dengan realisasi panen seluas 1.109,16 hektar dengan produksi mencapai 2.258,18 ton.

Dan untuk tahun 2021, pada musim tanam Oktober-Maret 2021 sudah dilaksanakan di 16 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 hektar, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 hektar dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 hektar dan produksi mencapai 15.117 ton.

Peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu komponen strategis dalam reformasi birokrasi adalah peningkatam mutu dan profesionalitas ASN untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Pada tahun 2021 ini telah diresmikan pemanfaatan Assessment Center dan Computer Assisted Test (CAT).

Berdasarkan hasil kerja inovatif dan efektivitas kinerja yang dicapai, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memperoleh peringkat kedua Nasional BKN Award 2021 kategori komitmen pengawasan dan pengendalian lingkup Pemerintah Provinsi Tipe A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terus melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian, antara lain dengan melaksanakan evaluasi jabatan, implementasi standar kompetensi jabatan, dan membangun aplikasi sistem informasi kepegawaian.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas ASN, Pemerintah Provinsi NTT menyediakan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan ASN melalui kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

Selanjutnya, di Tahun ini juga, seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT telah menerima dan menerapkan ISO 9001-2015 yang difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Selain itu juga, Pemerintah Provinsi NTT di tahun 2021 melaunching Birokrasi Go Digital di NTT dengan Aplikasi INISA di NTT hasil kerjasama Pemerintah Provinsi NTT bersama Bank NTT dan PT. Digital Pemerintahan Indonesia. (*/Lya)

Trending Tags