NTTBersuara.com, KUPANG — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) salut dengan gebrakan dan inovasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTT dalam memberdayakan para penenun maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di provinsi ini.
Untuk diketahui bahwa Dekranasda NTT setiap tahun mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT. Karena sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku dana hibah itu hanya diberikan satu kali saja bukan berulang-ulang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT, Maria Nuban Saku mengatakan, sesuai dengan regulasi atau aturan dana hibah itu hanya diberikan satu kali saja bukan berulang-ulang.
Namun dari fakta di lapangan harus diakui bahwa Dekranasda NTT sudah membuat banyak inovasi dan terobosan dalam memberikan pelatihan-pelatihan dan memberdayakan masyarakat NTT.
Seperti yang disampaikan ibu Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat setelah masyarakat mendapat pelatihan mereka mendapat peralatan tenun dan benang untuk bisa mandiri.
“Sebagai angggota DPRD Provinsi NTT saya sangat mendukung Dekranasda ini untuk mendapat dana hibah lagi. Nanti aturan akan kita dikaji lagi,”katanya ketika bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT, Kasimirus Kolo serta anggota berkunjung ke Kantor Dekranasda NTT pada Jumat (12/8/ 2022).
Dia menyarankan agar kegiatan yang dilakukan oleh Dekranasda NTT bisa juga berkolaborasi dengan Dinas Nakertrans, Koperasi dan UMKM selain Disperindag.
“Saya melihat kolaborasi kegiatannya akan konek karena kita ada saving dan sharring dana disitu sehingga dari UMKM bisa patner dengan Dekranasda. Karena anak-anak yang dilatih untuk menenun sudah berkembang ketimbang dengan UMKM yang belum nampak hasilnya,”ungkapnya.
“Saran saya mungkin kita tidak omong soal mekanisme tapi fakta. Beberapa waktu lalu kita berkunjung ke sini dan ibu Ketua Dekranasda bilang bahwa kita disini tidak ada PAD tetapi ada pendapatan lainnya yang sudah disetor. Dan ini bukti bagaimana kita kembangkan ini. Andaikan saja Dekranasda itu BUMD kita akan lakukan penyertaan modal. Namun bukan BUMD dan aturan tidak memungkinkan itu,”ucap politisi Partai Perindo Provinsi NTT ini.
“Dan prinsipnya kami sebagai pimpinan maupun anggota Komisi II DPRD NTT akan support ibu Ketua Dekranasda,”tambahnya.
Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan, selama ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi NTT yang berikan dukungan untuk kegiatan Dekranasda. Namun tidak semua dinas melakukan hal seperti itu.
Dikatakan, dana yang diberikan Disperindag kepada Dekranasda tidak ada satu itempun untuk perjalanan dinas. Karena semuanya lebih difokuskan kepada para penenun dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pembelian alat tenun serta benang.
Dia menguraikan dana yang diperoleh dari Disperindag NTT sejak tahun 2020 sebesar Rp 7 miliar kemudian tahun 2021 sebesar Rp 10 miliar dan dari semua item itu tidak ada biaya untuk perjalanan dinas
“Kami bisa mempertanggungjawabkan semua dana itu melalui kegiatan dan program yang kita sudah lakukan,”ungkapnya.
Dijelaskan, meskipun dengan anggaran terbatas namun semua kegiatan dan program tetap berjalan.
Bunda Julie mengaku bahwa Komisi II DPRD NTT sangat mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh Dekranasda NTT. Namun kesulitan yang ditemui dilapangan adalah keterbatasan anggaran yang ada. (lya)
