NTTBersuara.com, KUPANG — Salah satu wujud joint program Sinergi Kemenkeu adalah pelaksanaan program secondment. Secondment merupakan salah satu program sinergi reformasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak tahun 2017. Secondment merupakan kegiatan untuk saling mengenal dan memahami regulasi dan proses bisnis yang dimiliki masing – masing unit Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pada tahun 2022, secondment dilaksanakan tidak hanya melibatkan DJP dan DJBC namun juga melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Lembaga National Single Window (LNSW). Sasaran dari kegiatan secondment selain sinergi adalah untuk optimalisasi penerimaan negara.
“Sebagai insan Kemenkeu yang dapat diandalkan, kita harus bisa memberikan kontribusi lebih dari tugas pokok dan fungsi kita serta antar unit Eselon I perlu saling memahami tugas masing – masing unit supaya mendapatkan perspektif yang lebih luas dalam bekerja untuk mencapai tujuan utama yaitu memajukan Indonesia,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam arahannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) antar perwakilan unit Eselon I Kemenkeu di NTT, bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang, Kamis (22/9/2022). Rapat ini merupakan salah satu kegiatan dari kunjungan kerja Wamenkeu ke Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada 22 s.d. 24 September 2022.
Program secondment ini diharapkan dapat mendorong komitmen antar pegawai dalam mengoptimalkan efektifitas pertukaran data atau informasi antar unit Eselon I, integrasi regulasi dan proses bisnis, serta memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Wamenkeu juga melakukan kunjungan ke Universitas Nusa Cendana (UNDANA) dalam rangka Road to Pre-Launching dan diskusi buku PEN serta pemberian kuliah umum kepada para mahasiswa terkait ekonomi Indonesia saat ini serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di regional NTT. Wamenkeu mengajak mahasiswa untuk ikut berperan dalam pengelolaan keuangan negara dengan cara ikut serta berpikir secara kritis dan membuat analisis berdasarkan data realisasi APBN yang setiap bulan dikeluarkan oleh Kemenkeu, dan kemudian membangun diskusi yang konstruktif bersama pemerintah.
Rombongan Wamenkeu juga melakukan site visit Proyek Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT PLN (Persero) Rayon Rote Ndao. Dana PMN ini digunakan oleh PLN untuk membangun infrastruktur energi di seantero Nusantara terutama untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti pulau Rote yang merupakan pulau paling selatan di Indonesia.
Wamenkeu juga menjadikan kunjungan kerja ini sebagai kesempatan untuk mengunjungi beberapa instansi vertikal Kemenkeu di NTT antara lain Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Baa di Pulau Rote, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Kupang, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang di Kota Kupang. Pada kesempatan tersebut, Wamenkeu memberikan arahan kepada pimpinan serta seluruh pegawai instansi vertikal Kemenkeu pada unit-unit tersebut serta mengingatkan agar senantiasa membangun sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk membangun Kemenkeu Satu.
“Dalam menjalankan tugas, kita bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan negara, coba lihat secara lebih luas kita bekerja hasilnya sampai ke mana, semua itu dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tutur Wamenkeu. (*/lya)
