NTT Masih Terbebas Dari PMK

NTTBersuara.com, KUPANG — Hingga saat ini sudah 27 Provinsi dan 300  Kabupaten di Indonesia yang mengalami persoalan Penyakit Mulut dan Kukk (PMK) pada ternak, dan bersyukur hingga saat ini di Provinsi NTT masih terbebas dari PMK.

Demikian dikatakan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, Drh. Yulius Umbu Hunggar, saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka membangun kolaborasi Pentahelix yang ada di Provinsi NTT dalam mitigasi Risiko penyabaran hama pada tumbuhan dan penyakit berbahaya pada ternak khususnya di Provinsi NTT Rabu (8/2/2023) di Naka Hotel Kupang,

“Terbebas nya NTT dari PMK ini berkat kerjasama dan kolaborasi aktif Balai karantina Pertanian Kelas I Kupang dengan gugus tugas yang terdiri dari Dinas Peternakan, ASOP dan unsur lainnya,” ujar Yulius Umbu Hunggar.

Dirinya menambahkan di Awal 2023 di selanggarakan kegiatan FGD dan dalam kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah yaitu Dinas Peternakan Provinsi NTT dan perguruan tinggi.

“Mengapa melibatkan perguruan tinggi karena perguruan tinggi serius melakukan penelitian dan banyak kajian yang hebat dari perguruan tinggi,” kaya Yulius.

Dalam rangka untuk terus mencegah PMK masuk ke NTT, Balai Karantina aktif melakukan Operasi pemeriksaan di Bandara dan pelabuhan, dalam operasi ini Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang menggandeng gugus tugas. “Dan di syukuri lewat operasi pemeriksaan terhadap komoditi ternak ini, Provinsi NTT yang kita cintai bersama masih bisa terhindar dari PMK,” tuturnya

PMK pada ternak itu sangat berbahaya karena apabila teridentifikasi PMK harus dilakukan vaksin dan anggaran untuk Vaksinasi itu cukup besar. Tidak hanya itu saja, tetapi banyak sekali masyarakat di NTT yang bekerja sebagai peternak, jelas Yulius

“Banyak masyarakat yang menyekolahkan anak-anaknya dari hasil peternakan, dan kegiatan FGD ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap para peternak di NTT itu sendiri. Karantina Pertanian saat ini juga sudah memiliki laboratorium yang di lengkapi alat-alat sesuai kebutuhan teknologi peternakan,” tuturnya.

Dirinya berharap dari kegiatan FGD ini bisa menghasilkan solusi dan kesepakatan bersama untuk mencegah Provinsi NTT dari PMK, tandasnya.

Pantauan media kegiatan FGD ini dihadiri Unsur Forkopimda, perwakilan dari Akademisi yang dalam hal ini di hadiri Rektor Undana Kupang.selain itu hadiri juga perwakilan dari Dinas Peternakan Provinsi NTT dan instansi terkait, pengusaha serta Wartawan