NTTBersuara.com,KUPANG,– Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), janji akan fokus pada transparansi dan peningkatan kinerja pemerintahan, di berbagai aspek strategis pembangunan kota.
Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi, saat memberi tanggapan atas pemandangan umum Fraksi DPRD, terkait Rancangan APBD 2025 dalam rapat paripurna ke-10, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Kupang, Senin (25/11/2024).
Pj Wali Kota Kupang, Linus Lusi menegaskan, hubungan kemitraan antara pemerintah dan DPRD sebagai kerja sama setara, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, Pemkot Kupang juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan zona hijau, pada indeks pelayanan 2024 dan memperbaiki Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang saat ini berada pada kategori “cukup”.
Pemkot Kupang juga telah mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak 2021. Namun, progresnya masih terbatas. Melalui optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pembentukan Satgas khusus, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih
Selain itu, dalam hal pendapatan daerah, Pemkot Kupang menargetkan kenaikan pajak sebesar 91,76persen ditahun 2025, melalui digitalisasi dan intensifikasi pajak. Penurunan pada retribusi daerah diakui sebagai konsekuensi dari penghapusan beberapa objek retribusi sesuai regulasi. Penyertaan modal untuk Bank NTT juga diharapkan dapat mendukung pengembangan UMKM.
Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki pelayanan publik, memperhatikan kelompok rentan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM serta program pemberdayaan.
Penanganan banjir dan pengelolaan Perumda Air Minum juga menjadi fokus pemerintah pada tahun anggaran mendatang. “Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat Kota Kupang,”tutup Linus.
Sebelumnya, dalam penyampaian pemandanganan umum terkait Rancangan APBD 2025 di paripurna ke-9, Fraksi NasDem mengapresiasi target pendapatan daerah, namun meminta optimalisasi pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Fraksi juga menyoroti pentingnya penggalian potensi UMKM, dan pemanfaatan teknologi dalam transparansi pajak. NasDem mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan ruang terbuka hijau sebagai prioritas belanja modal.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti penurunan signifikan pada retribusi dan pendapatan transfer, mengingatkan perlunya pendekatan realistis terhadap potensi daerah. Fraksi juga mendukung alokasi bertahap untuk belanja modal seperti alat kesehatan dan infrastruktur publik. (lya)
