NTTBersuara.com, KUPANG,– Sidang Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang tahun anggaran 2024 sejumlah kepala dinas tidak hadir, dan puncaknya saat OPD terakhir yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas (Kadis), Dumul Djami tidak hadir dengan beberapa alasan dan diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid), Okto Naitboho. Hal ini menyebabkan para anggota Pansus meradang
“Sidang pansus ini menurut mereka (Kadis) bukan sesuatu yang berarti, dianggap main – main, jangan mereka berpikir bahwa lebih dominan orang baru, lalu dibuat ini jadi suatu lelucon,”kata anggota Pansus LKPj, Danial Boling, saat menanggapi ketidakhadiran
Ia menambahkan, seharusnya, Kadis wajib menyediakan waktu untuk hadir, karena sidang Pansus menjadi krusial, pasalnya yang dibahas menyangkut hal – hal urgen yang harus dijawab sebagai pengambil kebijakan atau keputusan penting, jika diwakilkan maka tidak bisa menjawab apa yang dapat menjadi suatu kebijakan.
“Saya pribadi tidak setuju diwakilkan, ini pansus jangan dianggap main -main, rapat komisi saja minimal sekretaris, apalagi ini pansus, untuk itu tentu ada hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab kadis,”tandas Danial.
Anggota Pansus lainnya, Robby Kan, menegaskan, kalau sekelas Sekretaris Dinas yang hadirpun, para anggota pansus tidak bersedia, apalagi diwakilkan oleh Kabid. “Sekelas Sekdis juga kita tidak mau, apalagi Kabid lagi, tiba – tiba alasan sakit, padahal kemarin sudah di informasikan, semua tiba – tiba saja,”tandas Robby.
Hal senada juga disampaikan anggota pansus dari Partai Gerindra, Moses Mandala, “Kalau alasan sakit, saya juga lagi sakit, tapi karena pansus, saya ikut dari awal, jika tidak ada Kadis saya Walk Out, terang Moses.
Eldy Kana,anggota pansus lainnya ikut bersuara, menurut Eldy, kehadiran Kepala Dinas menjadi penting, guna menjawab pertanyaan – pertanyaan yang akan disampaikan dalam sidang tersebut, dan kehadiran kepala dinas dalam pansus, juga sudah menjadi kesepakatan bersama guna menjawab pertanyaan – pertanyaan yang bermuara pada kebijakan pimpinan perangkat daerah.
“Yang pasti kita sudah sepakat, minimal kepala dinas harus ada, mungkin ada pertanyaan secara khusus langsung dapat dipertanggungjawabkan, itu yang menjadi pertimbangan, yang membuat kami sejak awal meminta kadis ada bersama-sama dengan kami,”timpal Eldy.
Angota Pansus lainnya, Absalom Sine, menegaskan, ketidakhadiran Kadis dalam sidang Pansus, jika dibiarkan akan seperti penyakit menular, sehingga saat salah satu tidak hadir maka semua ikutan tidak hadir, akhirnya Pansus hanya menjadi hal rutin dan bersifat sekedar saja sebagai agenda reguler setelah sidang LKPj.
“Takutnya ini kayak penyakit menular, satu tidak datang, semua ikut tidak datang, akhirnya pansus jadi hal rutin saja bukan sesuatu yang berarti, jadi hadir tidak hadir bukan persoalan,”terang Absalom.
Sidang Pansus LKPj menjadi alot dan saling berebut untuk bicara soal ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hal itu juga akhirnya membuat salah satu anggota Pansus, Moses Mandala memilih Keluar dari ruang sidang atau Walk Out yang sontak membuat seisi ruangan riuh (lya)
